Archive for September, 2011

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).

Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feodal”. Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti ‘kolot’, ‘selalu ingin dihormati’, atau ‘bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan’. Arti ini sudah banyak melenceng dari pengertian politiknya.

feodalisme, kata sejarawan Nyoman Wijaya, berasal dari bahasa Latin feudum yang artinya tanah yang dimiliki oleh kesatria sebagai imbalan atas jasa-jasanya membela penguasa atau raja selama empat puluh hari atau lebih. Sistem hadiah ini dimulai abad ke-9 di Eropa, yang diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Carolingian.

Sejak itu muncul orang-orang kuat sebagai tuan tanah yang mengatur pemakaian tanah di wilayah kekuasaannya. Tempat tinggal mereka yang disebut kastil atau puri. Kekuasaan mereka ditopang oleh para bawahannya. Sistem ini kemudian berkembang luas. Bangsawan menjadi kelompok yang sangat istimewa dan melakukan regenerasi berdasarkan keturunan.

Sampai sekarang belum ada kesepakatan apa sebenarnya makna istilah ini. Namun, ia biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara politik dan ekonomi dan struktur masyarakat Eropa pada abad itu. Istilah ini lalu ke luar dari Benua Eropa untuk menjelaskan hal-hal yang serupa.

Setelah sampai di Indonesia, kata Wijaya, para ahli bahasa sepakat mengatakan feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Namun, tidak secara otomatis daerah yang berada di bawah kepemimpinan bangsawan akan bersifat feodalistis.

Kata Wijaya, ada juga pemimpin dari kalangan rakyat biasa lebih feodalistis daripada yang keturunan bangsawan. ”Untuk dapat disebut sebagai feodal, harus dilihat terlebih dahulu kinerjanya sesudah berkuasa. Jika ternyata yang bersangkutan lebih menggagung-agungkan jabatan atau pangkat bukan prestasi kerja, sekalipun pemimpin itu berasal dari kalangan biasa, sudah bisa disebut sebagai pemimpin yang feodalistis,” katanya.

Proses munculnya kesan negatif terhadap feodalisme, lanjut Wijaya yang dosen FS Unud ini, semuanya berangkat dari realitas masa lampau bahwa raja adalah dewa, pemilik air, tanah, dan apa pun yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. ”Sampai di situ sebenarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan dari feodalisme tersebut. Dia baru menjadi persoalan kalau sudah dihubungkan dengan birokrasi pemerintahannya. Apakah birokrasinya tradisional atau modern,” ujarnya.

Tetapi, kata Wijaya, karakter birokrasi itu penting, karena di dunia ini tidak semua bangsa menolak feodalisme. Di Inggris, misalnya, feodalisme tidak begitu dipersoalkan mengingat pola hubungan sosial masyarakatnya sudah seperti itu sejak abad ke-12.

Bagaimana dengan Indonesia, Bali khususnya?

Kata Wijaya, feodalisme di Bali bersekutu dengan birokrasi tradisional. Birokrasi adalah alat untuk menjalankan aturan-aturan dan pemerintahan di daerah-daerah kekuasaannya. Dari istana (puri) ke kekuasaan mengalir ke bawahan seperti manca, punggawa, dan seterusnya. Apa pun yang dilakukan oleh para birokrat kerajaaan ini, asalkan untuk kepentingan pusat kekuasaan harus didukung oleh rakyat.

Dari situ lahir hubungan kawula-gusti bahwa bangsawan memberikan pengayoman dan rakyat memberikan pelayanan. Praktik inilah yang memberi peluang para bangsawan menengah bertindak ganda, mencari muka ke atas dan menendang ke bawah. Hubungan ini dipatenkan dengan dalil-dalil agama bahwa seorang pelayan harus selamanya menjadi pelayan dan sebaliknya. Jalan itu ditempuh karena ada kecenderungan setiap raja ingin mempertahankan dan memperkuat struktur feodalnya agar rakyat senantiasa bergantung padanya.

Di sisi lain setiap bangsawan rendahan ingin selalu memperoleh hak istimewa dari rajanya.

Mengapa kondisi ini tetap bertahan hingga sekarang?

Sebenarnya ketika Belanda baru menguasai Bali Utara saja pada pertengahan abad XIX, mereka ingin menghapus feodalisme, dengan cara memberikan kesempatan kepada golongan jaba sebagai punggawa dan jabatan tinggi lainnya. Mereka melarang raja bertindak sewenang-wenang dengan menghapus tawan karang (hak menguasai isi kapal yang terdampar dalam suatu wilayah kerajaan), yang kemudian dilanjutkan dengan penghapusan perbudakan, dan perdagangan candu.

Desain kebudayaan yang humanistik itu masih diterapkan ketika Belanda sudah menguasai seluruh Bali pada awal abad XX. Mereka menghapus tradisi masatia (penceburan diri para janda raja ke dalam kubangan api saat pembakaran jenazah raja) dan memperingan hukuman selong (pembuangan dan pengasingan) bagi para pelanggar hukum adat.

Semula pembuangannya ke Perigi (Sulawesi) oleh Belanda dipindahkan ke Lombok, dan akhirnya ke Jembrana, Bali Barat.

Belanda sebenarnya sudah berniat membawa Bali ke alam modern dengan menghapuskan sistem kasta. Akan tetapi, sebelum melangkah ke sini mereka dihadapkan pada berbagai persoalan, yakni menjaga keamanan dan ketertiban daerah, pengadaan tenaga kerja rodi untuk pekerjaan umum dan meredam pengaruh agama Islam, Nasrani serta nasionalisme.

Persoalan ini mengharuskan Belanda membuat desain kebudayaan yang disebut dengan Bali Tradisional. Di dalamnya meliputi pembentukan citra desa republik, subak yang demokratis, pengakuan atas sistem kasta, dan menghidupkan kembali sistem kerajaan.

Pengakuan atas sistem kasta dilakukan dengan pengesahan landasan hukumnya berupa Kitab Hukum Agama dan Adigama warisan zaman Majapahit. Peristiwa ini terjadi tanggal 15 sampai 17 September 1910, saat dilangsungkannya Konferensi Pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh anggota Binnenlands Bestuur Bali dan Lombok dan sejumlah bangsawan Bali.

Sementara penghidupan kembali sistem kerajaan terjadi tahun 1938 saat Belanda menerapkan model pemerintahan sendiri (zelfbestuur), dipimpin oleh zelfbestuurder (pelaksana pemerintahan sendiri) dari keturunan raja dengan nama jabatan baru, yang berbeda satu sama lain sesuai dengan peringkat keningratannya di zaman kerajaan.

Bentuk pemerintah yang baru ini memberikan kesempatan bagi para raja untuk mengambil tindakan-tindakan sosial-budaya mirip raja-raja zaman dulu. Sebagai akibat dari desain kebudayaan seperti itu, sistem kasta menjadi sangat penting. Semakin tinggi kasta seseorang makin tinggi pula martabatnya dan makin ringan bebannya dalam sistem kerja rodi. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Bali masa kolonial bisa disebut sebagai sejarah perburuan martabat yang dicapai melalui proses rehabilitasi kasta.

Gerakan ini dipelopori oleh klan Pande Wesi, Desa Beng, Gianyar pada tahun 1911. Mereka menuntut pengembalian status sosial agar sederajat dengan kasta Brahmana, sebagaimana keyakinan klan ini secara turun-temurun.

Langkah mereka diikui oleh klan lain dengan mengajukan permohonan rehabilitasi kasta melalui Raad van Kerta, sebuah pengadilan kolonial yang diketuai seorang hakim Belanda dan hakim-hakim pribumi yang didominasi oleh para Brahmana terkemuka.

Pengajuan klaim diperkuat dengan bukti, di antaranya kerelaan seorang Triwangsa (Brahmana, Ksatria dan Wesia) makan dari satu piring dengan atau saling makan sisa makanan dari orang yang kastanya masih diragukan. Sejak itu banyak sekali orang-orang yang berhasil menaikkan gelarnya. Akan tetapi setelah tahun 1930-an, terutama sejak pertemuan para Zelfbestuurder (pelaksana pemerintahan sendiri) tahun 1938, pembuktian dengan cara seperti itu tidak berlaku lagi.

Bagaimana dengan kondisi masa kini?

Sekalipun zaman kerajaan telah berlalu, orang-orang Bali umumnya masih menjadikannya sebagai orientasi sikap dan gaya. Orang-orang cenderung meningkatkan sikap dan gayanya agar semakin dekat dengan aroma kerajaan. Nama gelar tradisional ditingkatkan statusnya, setinggi-tingginya, sehingga orang-orang ahistoris sulit memahami mana yang keurunan raja, manca atau punggawa. Rumah-rumah bangsawan yang di zaman kerajaan hanya bersatus jero, kini ramai-rama menjadi puri, bahkan ada yang puri agung.

Yang dulu hanya jeroan, menjadi jero bahkan ada juga yang dengan gagah menamainya puri. Orang yang leluhurnya dulu hanya bergelar Gusti, kini bertambah menjadi I Gusti Ngurah Agung, Anak Agung Ngurah, Cokorda Agung dan sebagainya.

Hal itu terjadi karena di dalam struktur masyarakat feodal, orang dihargai bukan kepandaian dan kejujurannya melainkan keningratan. Dengan status ningrat, seseorang memperoleh penghargaan bukan hanya dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga budaya, terutama hak-hak istimewa yang melekat dalam upacara Pitra Yadnya. (lun)

Do you ever wake up in the morning alone?

And do you ever wish that there was some way you could stay at home?

With somebody who love you and needs you

With somebody who helps to complete you

But I’ve made mistakes and I know forsure

I won’t forget to remember

Love isn’t

Always as you see it

Love isn’t

Always as you dream it should be

Love isn’t

Always gonna find you

But this is love

Cause you’re all I’m thinking of

I wanna tell you that I’m sorry I didn’t mean that

I wanna say I love you but will I hear those words come back

From somebody who loves me and needs me

From somebody who helps to complete me

But there’s one concern that I must consider

Before I start to paint my picture

Love isn’t

Always as you see it

Love isn’t

Always as you dream it should be

Love isn’t

Always gonna find you

But this is love

Cause you’re all I’m thinking of

I’m gonna take my chances

I’m gonna lay my heart out on the line (on the line this time)

I’m gonna love you endlessly

But I’ll keep this in the back of my mind

Love isn’t always

Love isn’t always

Love isn’t always

Love isn’t

Always as you see it

Love isn’t

Always as you dream it should be

Love isn’t

Always gonna find you

But this is love

Cause you’re all I’m thinking of

Love isn’t

Always as you see it

Love isn’t

Always as you dream it should be

Love isn’t

Always gonna find you

But this is love

Cause you’re all I’m thinking of

Merebut Kembali Kedaulatan Bangsa Melalui Ketahanan Budaya

Dadan Suhandana
Kordinator Cultural Security Discussion Group
Indonesian Archipelago Culture Initiatives (IACI)
Kontak


Diversitas budaya bangsa Indonesia menjadi sebuah anugerah yang membuat kita terlena. Terlalu nyaman buat kita memiliki keragaman budaya ini. Hingga setelah lagu kita, baju kita, sampai masakan kita diambil orang baru kita menyadari bahwa ternyata kita kaya. Dalam contoh kecil, relatif mudah bagi kita saat ini untuk mendapatkan informasi seputar upaya akuisisi seni pertunjukan Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, alat musik Angklung, masakan Rendang dan berbagai derivat Batik yang didukung secara sadar oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia misalnya, atau pematenan penganan Tempe oleh Institusi riset di Jepang, dan Kopi Gayo oleh oknum warga Negara Belanda, dan seterusnya. Bahkan di dalam negeri, tak pelak lagi diversitas budaya telah membuat kondisi sosial kemasyarakatan kita rentan untuk bercerai berai. Hal ini harus segera kita sadari, dan harus kita yakini bahwa kalau tidak segera ditemukan formula yang tepat untuk mengatasinya maka kita akan sulit berharap tentang Kedaulatan Bangsa ini beberapa tahun mendatang.

Jika kita tilik lebih dalam, selama ini pengaturan kepemilikan ekspresi budaya tradisional di dunia belum pernah diatur secara jelas. Kepemilikan terhadap suatu properti tertentu lebih mudah bila dikaitkan dengan konsep kekayaan intelektual. Bukan berarti keduanya memiliki kesamaan konseptual tentang dasar kepemilikan atas properti tetapi hanya karena pengaturan kekayaan intelektual sudah lebih dulu ada dan mudah dalam proses penerapannya karena hanya menyangkut satu individu saja. Padahal sudah jelas keduanya sangat berbeda. Sedangkan ide tentang kepemilikan kekayaan intelektual sendiri bersumber dari gagasan John Locke pada bukunya bukunya The second Treatise of Governance (1690) yang lahir sebagai akibat dari pemaksaan kepemilikan yang dilakukan raja atas aset rakyatnya. Karena sifatnya yang berorientasi pada individu, ide kepemilikan pribadi dirasakan kurang pas jika dijadikan pijakan untuk melindungi kekayaan budaya disamping secara natural budaya bersifat komunal, dinamis, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kepemilikan budaya lebih tepat jika berdasar pada konsep kepemilikan kolektif bukan kepemilikan individu. Sehingga secara tegas kita bisa katakan bahwa pengaturan kepemilikan atas ekpresi budaya yang didasarkan pada kepemilikan individu adalah tidak tepat dan menjadi salah kaprah apabila terus dilakukan. Pengaturan kepemilikan ekspresi budaya tradisional di Indonesia, sebagaimana terefleksikan dalam pasal 10, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pada kenyataannya tidak memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional. Kesalahan ini seharusnya tidak dapat kita biarkan begitu saja, karena secara konseptual-pun Undang-Undang ini tidak sesuai. Sebuah tindakan nyata tentunya harus segera dilaksanakan.

Pada skala internasional isu tentang prosedur perlindungan ekspresi budaya tradisional sudah mulai ditangani serius oleh sebuah lembaga di bawah naungan PBB yang bertugas mengatur Kekayaan Intelektual dengan nama WIPO (World Intellectual Property Organization). Draft Ketentuan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional WIPO ini mestinya memberi tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa yang sangat bhinneka dalam hal etnisitas dan kekayaan ekspresi budayanya dalam hal ketahanan budaya nasional. Sebagai gambaran, pada Pasal 2 draft tersebut disebutkan bahwa pemilik ekspresi budaya tradisional diserahkan pada Kustodian yaitu komunitas pemelihara dan pengembang ekspresi budaya tradisional. Hal ini kontras dengan lokalitas kita di Indonesia mengingat sebuah ekspresi budaya secara historis melekat pada daerah tertentu justru seringkali turut dikembangkan secara turun-temurun di daerah lain yang juga memiliki ekspresi budayanya sendiri. Dengan demikian, kita bisa menduga jika Indonesia meratifikasi draft ini maka akan timbul potensi permasalahan hak kepemilikan budaya akibat ketidakcukupan konsep dalam draft WIPO untuk merangkum kebutuhan perlindungan dan pengembangan budaya tradisional bagi negara-negara dengan diversitas kultural tinggi.

Draft WIPO juga menimbulkan permasalahan lain yang lebih serius yaitu hilangnya peran negara dalam realitas budaya nasional dengan mengkotak-kotakan penggiat budaya. Hal ini dapat mengurangi terjadinya interaksi antar komunitas budaya dan menimbulkan ketidakpedulian terhadap ekspresi budaya tradisional komunitas budaya lain. Sikap ketidakpedulian ini cenderung akan mendorong sifat chauvinistik kedaerahan dibanding sikap kebanggaan bersama sebagai satu bangsa. Hilangnya rasa kebanggaan budaya nasional yang terkotak menjadi kebanggaan budaya lokal dapat memicu pola disintegratif yang secara laten dapat merongrong rasa persatuan dan kesatuan yang justru akhir-akhir ini terasa sangat perlu kita bangkitkan sebagai bangsa.

Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus secara tegas menyatakan posisinya dalam hal ketahanan budaya ini. Negara tak hanya berperan sebagai tentara penjaga garda atas kekayaan budaya kita tetapi juga sebagai pendorong majunya kretifitas perkembangan keragaman budaya ini. Di sisi lain Negara,Indonesia khususnya, harus berani menyatakan diri sebagai pemimpin yang berada di posisi paling depan dalam gerakan penyelamatan warisan dunia (World Heritage Conservation)karena Indonesialah yang paling mungkin memliki pengalaman dalam gerakan ini yang diperkuat dengan diversitas budaya yang dimiliki.

Ancaman nyata yang kita hadapi adalah jika ekspresi budaya tradisional yang kita miliki hilang atau diklaim oleh pihak lain maka identitas sebuah bangsa Indonesia akan ikut menghilang. Hal ini sangat membahayakan bagi kesatuan dan kedaulatan bangsa. Maka sebagai langkah awal, perlindungan ekspresi budaya tradisional seharusnya dapat segera dilakukan. Solusi yang tepat adalah dengan menyerahkan hak kepemilikan ekspresi budaya tradisional kepada negara dengan harapan hal ini mampu menumbuhkan rasa kepemilikan bersama sehingga kita dapat terhindar dari proses disintegrasi bangsa. Negaralah nantinya yang akan melakukan tindakan perlindungan terhadap ekspresi budaya yang bersifat mengatur, menjaga dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari ketahanan nasional. Secara khusus kita akan menyebutnya sebagai bentuk Ketahanan Budaya, yang secara aktual, konsep ini bersumber dari cara pandang kita akan budaya nasional kita dengan segala ke-bhineka-annya. Wawasan Nusantara yang berperspektifkan budaya daerah yang memperkaya budaya nasional yang sekaligus peka terhadap globalisasi merupakan bahan baku yang sangat kita perlukan dalam konteks ini. Penelitian akan kompleksitas Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam buku Solusi untuk Indonesia (2008) yang diterbitkan pusat studi kompleksitas Indonesia, Bandung Fe Institute, juga telah menginsyaratkan hal ini. Perspektif mutakhir atas budaya nasional yang memperkaya khazanah Wawasan Nusantara, memiliki suatu urgensi yang kuat bagi bangsa kita untuk memper-erat persatuan kita yang terkatung-katung di era liberal dan mengglobal saat ini.

Langkah nyata yang harus segera dilakukan dan mungkin dilakukan adalah membentuk aturan perundang-undangan dalam negeri yang menyediakan kebutuhan pengelolaan keragaman budaya nasional. Perlindungan secara hukum perundang-undangan terhadap keragaman budaya nasional, selanjutnya dapat dijadikan pijakan dasar untuk menjaga kedaulatan bangsa sehingga bisa diakui di dunia internasional. Lebih jauh, harus ada sebuah kesadaran dan pengakuan oleh dunia internasional bahwa perundang-undangan akan kepemilikan Negara terhadap ekspresi budaya, sangat diperlukan oleh Indonesia guna menjaga ketahanan nasional dan kedaulatan negaranya. Hal ini tentunya bisa dijadikan momentum bersama bangsa Indonesia dalam memaknai Kebangkitan Nasional yang baru, yang diwujudkan dalam tindakan nyata dalam menegakkan kedaulatan bangsa melalui Konsep Pertahanan Budaya. Sudah saatnya kini bangsa Indonesia membuat suatu perlindungan hukum semisal Paten Negara atau yang lebih jauh Pengakuan Internasional bagi Ekspresi Budaya Bangsa Indonesia.

Dalam mempelajari statistik terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui, dalam tugas ini akan menjelaskan tentang Tendensi Sentral . Beberapa referensi yang menjadi sumber dalam mempelajari statistik menjelaskan tendensi sentral dengan bahasa yang bervariasi namun tidak mengubah esensi dari pengertian tendensi sentral itu sendiri.

Drs. Hartono, M.Pd. 2004. Statistik Untuk Penelitian . Pekanbaru : Pustaka Pelajar Offset

Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ukuran tendensi sentral atau ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram, yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata ( mean ), median, modus, kuartil, desil dan persentil.

Supranto, J. 2008. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta : Erlangga

Dalam buku ini menjelaskan tensensi sentral sebagai nilai rata-rata yang mempunyai kecenderungan memusat, sehingga sering disebut ukuran kecenderungan memusat ( measures of central tendency ) . Beberapa jenis rata-rata yang sering digunakan adalah rata-rata hitung ( arithmetic mean atau sering disingkat mean saja ), lalu rata-rata ukur ( geometric mean ), kemudian rata-rata harmonis ( harmonic mean ). Dan umumnya terdapat istilah mean ,median, dan modus.

Dajan, Anto. 1986. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Jakarta : LP3ES

Tendensi sentral menurut buku ini pada hakekatnya menganggap rata-rata ( average ) dapat merupakan nilai yang cukup representatif bagi penggambaran nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Rata-rata sedemikian itu dapat dianggap sebagai nilai sentral dan dapat digunakan sebagai pengukuran lokasi sebuah distribusi frekuensi. Statistik mengenal bermacam-macam rata-rata dengan nama-nama yang khas, yaitu rata-rata hitung ( mean ), median, modus, rata-rata ukur dan rata-rata harmonis itu semua merupakan jenis rata-rata yang lazim digunakan sebagai pengukuran lokasi atau pengukuran tendensi sentral ( central tendency ) dari sebuah distribusi.

Dari ketiga definisi tersebut terdapat beberapa istilah yang sama muncul, yaitu istilah mean, median modus, istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan arti dimana yang dimaksud dengan,

Mean adalah jumlah keseluruhan amgka dibagi dengan banyaknya angka.

Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar, atau sama nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah.

Modus atau mode adalah sekor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus digunakan apabila ingin memperoleh ukuran rata-rata dalam waktu singkat dan meniadakan faktor ketelitian.

tugas 1

Tugas untuk pertemuan 26 Agustus 2011 Cari tiga referensi/sumber bacaan yang menjelaskan jenis atau macam penelitian. Jelaskan secara singkat perbedaan dari berbagai jenis penelitian tersebut. Berikan komentar terkait pembedaan jenis-jenis penelitian tersebut.

Tugas untuk pertemuan 25 Agustus 2011 dan 8 September 2011 (bersamaan tugas wisuda jam 08.00-selesai).

Cari tiga referensi/sumber bacaan yang menjelaskan Objek Material dan Formal Filsafat Ilmu. Jelaskan secara singkat perbedaan dari berbagai Objek Material dan Formal tersebut. Berikan komentar terkait pembedaan objek tersebut.

Tugas Statistik Sosial I:

Cari tiga referensi/sumber bacaan yang menjelaskan Tendency sentral . Jelaskan secara singkat perbedaan dari berbagai Tendency sentral tersebut.

Jakarta – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat dan daerah terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak 2003 hingga 2010 setidaknya ada pertambahan jumlah PNS sebanyak 26%.

Bahkan jika dihitung hingga tahun 2011 ini jumlah PNS sudah mencapai 4.708.330 orang maka ada penambahan jumlah PNS hampir 30%.

Pada tahun 2003 lalu jumlah PNS hanya sebanyak 3.648.005 orang terdiri dari PNS pria 2.172.285 orang dan wanita 1.475.720 orang. Kemudian pada tahun berikutnya jumlah sedikit berkurang karena faktor pensiun yaitu hanya 3.587.337 orang.

Tahun 2005 tercatat kenaikan jumlah PNS sebesar 2,09% yaitu menjadi 3.662.336 orang, komposisi PNS pria masih mendominasi yaitu sebanyak 2.131.674 orang. Kemudian pada tahun berikutnya naik sebesar 1,72% menjadi 3.725.231 orang.

Lonjakan pertambahan PNS terjadi pada tahun 2007 yang bertambah sebesar 9,18% menjadi 4.067.201 orang. Tahun berikutnya ada sedikit penambahan jumlah PNS yang tak signifikan yaitu hanya 0,4% menjadi 4.083.360 orang.

Tahun 2009 menjadi tahun terbanyak penyerapan PNS baru yaitu bertambah hingga 10,8% atau mencapai 4.524.205 orang. Selanjutnya pada tahun lalu jumlah PNS kembali bertambah menjadi 4.598.100 orang atau naik 1,63%.

Bertambahnya jumlah PNS tidak lepas dari pemekaran daerah pada 2001 hingga 2009 menjadi 7 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Pada 2011 dengan perincian jumlah PNS di pusat sebesar 916.493 orang dan PNS daerah 3.791.837 pegawai atau 1,98% dari total penduduk.

Seperti diketahui pemerintah resmi memberhentikan sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru selama 16 bulan terhitung 1 September 2011. Tiga Menteri langsung menandatangani surat keputusan bersama (SKB) moratorium.

Ketiga menteri yang menandatangani SKB itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB tersebut diteken di hadapan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.sumber: Suhendra – detikFinance